Kamis, 05 Februari 2009

LOKAKARYA NASIONAL" MENSOS Desak Pemda Dukung Kegiatan Karang Taruna

JAKARTA - SURABAYAWEBS.COM

Menteri Sosial RI, Bachtiar Chamsyah mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia agar mendukung kegiatan Karang Taruna yang ada di daerah tersebut. Selama ini, hanya Pemerintah Pusat yang memberikan perhatian bagi kegiatan Karang Taruna termasuk memfasilitasi untuk mendapatkan anggaran melalui APBN.

“Pemerintah pusat telah memperjuangkan agar Karang Taruna mendapatkan dana guna mendukung kegiatannya, sekarang giliran pemerintah daerah yang harus memberikan dukungannya,” kata Mensos saat membuka Lokakarya Nasional Karang Taruna di Jakarta, Jumat (18/7). Hadir dalam kesempatan itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial Gunawan Sumodiningrat, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Makmur Sunusi, dan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Rusli W. yang acaranya digelar Subdit Karang Taruna Direktorat PKSM Ditjen Pemberdayaan Sosial Depsos.

Lokakarya Nasional yang melibatkan 149 peserta terdiri dari 99 peserta daerah Kepala Bappeda, Kadis Sosial dan Ketua Komisi Bidang Sosial DPRD juga peserta pusat 50 orang dari unsur OKP, Pramuka, KNPI, Perguruan Tinggi dan Pemerhati Karang Taruna. Adapun nara sumber yang ditampilkan adalah Panglima TNI, Mendagri, Menegpora, Kepala PNPB dan Gubernur Gorontalo.

Lebih jauh Mensos menjelaskan bahwa selama ini Pemda belum memberikan dukungan secara maksimal terhadap kegiatan sosial di daerah termasuk pembinaan Karang Taruna. “Depsos telah memberikan dana dekonstrasi yang mencapai 80 persen dari total anggaran APBN namun daerah belum memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan sosial di daerah,” katanya menjelaskan.

Untuk itu, ia mengatakan harus didesak adanya kepedulian daerah terhadap kegiatan sosial karena ada daerah yang sama sekali tidak mencantum nama instansi daerah yang mengurus masalah sosial tapi dananya dekonstrasinya diberikan dari pusat. Padahal menurutnya, dalam ketentuan undang-undang jika memperintah pusat menyediakan dana maka harus ada dana pendamping dari daerah yang harus disediakan sehingga terjadi perimbangan pendanaan yang mendorong kepedulian terhadap kegiatan sosial.

Ia kembali mengingatkan bahwa masalah Karang Taruna merupakan adalah masalah Pusat dan Daerah karena eksistensinya sangat dibutuhkan. “Sekarang ini tinggal Karang Taruna yang memiliki mata anggaran di Depsos dari APBN sementara KNPI sudah tidak ada lagi anggarannya,” katanya lagi.

Untuk itu, ia mengatakan sangat disayangkan jika keberadaan Karang Taruna tidak diperhatikan secara baik. Karena dalam kondisi bencana peran Karang Taruna sangat diperlukan, seperti keterlibatan mereka pada Taruna Penanggulangan Bencana (Tagana) yang sangat banyak membantu pada saat suatu daerah mengalami bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya.

Ia menjelaskan bahwa sekarang ini sudah ada sekitar 30 ribu anggota Tagana yang berasal dari Karang Taruna yang terlibat langsung dalam mengatasi bencana alam. Dengan demikian, peran Karang Taruna sangat besar dalam mengatasi masalah bangsa dan negara.

Namun demikian, ia mengingatkan agar para Karang Taruna dihindarkan dari partai politik agar dapat konsentrasi membantu permasalahan bangsa secara independen. “Kalau semua ingin terlibat politik jangan sampai DPR jadi penuh anggota Karang Taruna,” ujarnya sambil bercanda. ***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar